Makalah Kewarganegaraan tentang Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
Disusun Oleh Muazzin, S.H.I
Alumni Al-Hilal Sigli Tahun 2015
KATA
PENGANTAR
Segala
puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam juga
disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Serta sahabat dan
keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan
kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu
pengetahuan.
Dalam
rangka melengkapi tugas dari mata kuliah Pancasila pada Program Studi
Syari’ah Mu’amalah PTI AL-HILAL SIGLI dengan ini penulis mengangkat judul “Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia”.
Dalam
penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya.
Oleh
karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat
membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Wassalam
Penulis,
NURUL IMAN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah.............................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN
A.
Sejarah
perjuangan bangsa Indonesia pra Kemerdekaan................... 2
B.
Pembentukan
dan perkembangan awal RI........................................
3
C.
Peristiwa-peristiwa
heroic pasca kemerdekaan.................................. 4
D.
Sejarah pada
masa orde lama............................................................. 5
E.
Sejarah pada
masa orde baru............................................................. 7
F.
Sejarah pada
masa era reformasi........................................................ 9
BAB
III PENUTUP
A.
Kesimpulan........................................................................................ 12
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................
13
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang
berarti pohon, artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang
sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau lebih maju.
Dalam bahasa Inggris, kata sejarah (history) berarti masa
lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah (geschicht)
berarti sesuatu yang telah terjadi.
B. Rumusan masalah
Untuk mengkaji dan mengulas tentang Sejarah Bangsa Indonesia, maka
diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
- Bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pra kemerdekaan ?
- Peristiwa – peristiwa heroik apa saja pasca kemerdekaan ?
- Bagaimana sejarah pada masa orde lama (1945 – 1966) ?
- Bagaimana sejarah pada masa orde baru (1966 – 1998) ?
- Bagaimana sejarah pada masa era reformasi (1998 – sekarang) ?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Pra
Kemerdekaan
Latar Belakang
Perjuangan Kemerdekaan
Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan
Amerika serikat semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di
mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan
diri.
Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Indonesia
dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.
a. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar,
meliputi:Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.
b. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi
Jawa, Madura, Sumatra dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia
Tenggara terdapat di Dalat (Vietnam).
Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah
menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20
Oktober 1944. Jendral Douglas Mac Arthur, Panglima armada Angkatan Laut Amerika
Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah
penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944 Jenderal
Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte. Untuk menarik simpati rakyat
Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera
Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu
kebangsaan Jepang Kimigayo.
Persiapan
Proklamasi
Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah
sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang
sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri,
Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan
terjepit, pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-negeri yang
merupakan front terdepan, yakni Birma dan Filipina. Tetapi kemudian kedua
bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun
kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari.
Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi
Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia. Dan saat itu tiba pada
pertengahan tahun 1945 ketika tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak
Balikpapan. Dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang
di Jawa membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
(Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan itu beranggotakan tokoh- tokoh utama
Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran dan meliputi pula
Soekarno- Hatta.
Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat seorang
nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang seorang dari Indonesia dan
yang lain orang Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan
anggota Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada
tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.
B.
Pembentukan dan Perkembangan Awal RI
Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-
persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk
menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit
Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu
menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan
waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah
diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan
beberapa keputusan penting berikut.
1. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu
Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai
wakil presiden.
3. Dalam masa eralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh
sebuah Komite Nasional.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil
beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk
“Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak
hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk kabinet
yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen
serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8
propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Propinsi-propinsi
itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).
C.
Peristiwa-Peristiwa Heroik Pasca Kemerdekaan
a. Pertempuran
Lima Hari di Semarang
Pertempuran 5 Hari atau Pertempuran 5 Hari di Semarang adalah
serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan Tentara
Jepang. Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap
Jepang pada masa transisi (bedakan dengan Peristiwa 10 November – perlawanan
terhebat rakyat Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda). Pertempuran ini
dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 (walau kenyataannya suasana sudah mulai
memanas sebelumnya) dan berakhir tanggal 20 Oktober 1945.
b.
Pertempuran Surabaya
Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan
pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap
kolonialisme.
Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran
bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan
pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel
Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel
Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.
c.
Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan
Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama civil
Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara
pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah
Belanda.
Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil,
pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris.
Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris
dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di
Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris
dengan “menyelundupkan” NICA Belanda adalah Medan.
d.
Bandung Lautan Api
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa
Barat, Indonesia pada 24
Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar
rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer
dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
e.
Pertempuran Laut Aru
Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15
Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis
Neptune dan Frely milik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang
(653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang
berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang
terkenal, “Kobarkan semangat pertempuran”.
D.
Sejarah Pada Masa Orde Lama ( 1945 – 1966 )
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno
di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada
periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa
Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah
Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi
pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret
1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang
dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto
untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan.
Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis
Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.
Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan
dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama
dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia
menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan
waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di
Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966
mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut
Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power
seperti yang terjadi di Philipina.
Pemerintahan Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an,
namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah
itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan
berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama.
Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan
oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut
Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor
pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.
Penerapan
demokrasi orde lama
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang
berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi.
Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan
dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat
terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa
pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.
Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.
Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode
1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.
Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas,
kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde
Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang
mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948,
Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan
PKI 1965.
Pembentukan
Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu
terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka
melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan
Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara
Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet parlementer.Era 1950-1959
adalah di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung
mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
E.
Sejarah Pada Masa Orde Baru ( 1966 – 1998 )
Orde Baru adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total”
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara
rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Masa Jabatan
Presiden Suharto
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan
1998. Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik
Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri
dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk
melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28
September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama
atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering
disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan
Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah
Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai
pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat
“dibuang” ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan
aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi
kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya
dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi
militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi
didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara
efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya
mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat
sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil
karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan
daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari
seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang
diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi
dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan
ekonomi di pihak lain.Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan
lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu
menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi. Eksploitasi
sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan
pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Perkembangan
Kekuasaan Orde Baru
Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat,
bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai
koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu
Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan
kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntutan
itu terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut :
1.
Pengukuhan tindakan
pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya ( TAP MPRS No. IV dan No. IX / MPRS
/ 1966
2.
Pelarangan paham dan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia ( TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966 )
3.
Pelurusan kembali tertib
konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum ( TAP MPRS No. XX / MPRS
/ 1966 )
Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR yang menganjurkan kepada Soeharto
untuk melaksanakan Sidang Istimewa, sehingga pada 20 Pebruari 1967 Presiden
Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tahap selanjutnya adalah
:Penyederhanaan Partai, Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif, Menghentikan
konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk kerjasama ASEAN, Kembali menjadi anggota
PBB.
F.
Sejarah Pada Masa Era Reformasi (1998 –
sekarang)
Sejarah Reformasi
1998 - Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa
pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik,
ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966
adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan
pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan
kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu
semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan
penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat
pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan
permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok
tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945
Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum)
kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat,
tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan
direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan
kekeluargaan (nepotisme).
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada
institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan
munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan
reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang
dipandang sarat dengan nuansa KKN.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah
menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh
kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada
sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air
semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996.
Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal
Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan
Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi
Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika Serikat.
Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia
menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi
moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah
bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang
bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI).
Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil,
karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak
dapat di kembalikan begitu saja.
Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara,
tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.Memasuki tahun anggaran 1998
/ 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya.
Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian
sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan
harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan
mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta
bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh
pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah
menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.
Pengangkatan
B.J. Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia
Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden
Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden
menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk mengatasi
krisis ekonomi yang mkelanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J.
Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari
unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. Dalam bidang Ekonomi,
Pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal
yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian
Indonesia diantaranya :
a.Merekapitulasi perbankan
b.Merekonstruksi perekonomian Indonesia
c.Melikuidasi beberapa bank bermasalah
d.Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di
bawah Rp. 10.000,-
e.Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bahasan “Sejarah Bangsa Indonesia” dapat disimpulkan
bahwa :
1.
Beberapa peristiwa penting
yang terjadi di sekitar proklamasi, diantaranya peristiwa Rengasdengklok,
penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Pada peristiwa
Rengasdengklok, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke
Rengasdengklok. Mereka didesak untuk segera memproklamasikan negara Indonesia
merdeka.
2.
Perumusan teks proklamasi
dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di rumah laksamana Maeda yang terletak di
jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Para perumus teks Proklamasi adalah Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad soebardjo. Teks Proklamasi ditulis tangan
oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi
kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945
bertepatan pada hari Jum’at, di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang
Jalan Proklamasi).
3.
Sesuai dengan pernyataan
politik yang dikeluarkan oleh ratu Belanda Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942,
maka Belanda bermaksud kembali lagi ke daerah jajahannya, kembali sehabis
Perang Dunia II. Belanda datang ke Indonesia sebagai pegawai-pegawai NICA yang
bersama-sama dengan Inggris mendarat pada tanggal 24 Agustus 1945.
4.
Orde Baru adalah era
pemerintahan Soeharto dari tahun 1966-1998 yang menggantikan Orde Lama yaitu
pada masa pemerintahan Soekarno.
5.
Era reformasi adalah era
pemerintahan dari turunnya Soeharto yaitu B.J. Habibie sampai pemerintahan ini
dari tahun 1998 sampai sekarang
6.
Pada era reformasi ini
diberlakukanya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dibawah pemerintahan B.J. Habibie (pertama kalinya)
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan: 2004, Pendidikan
Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta
0 komentar:
Post a Comment